Skandal Digital! Guru Besar Unair Sindir Keras Prabowo: Serahkan Data Warga RI ke AS, Siapa ‘Antek Asing’ Sebenarnya?
RAKYAT DAILY
2 Juni 2026 5:03 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah dalam kesepakatan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Menurut Henri, publik belum sepenuhnya memahami dampak strategis dari kesepakatan tersebut, khususnya terkait pengelolaan data digital warga negara Indonesia yang dinilai semakin terbuka bagi perusahaan-perusahaan platform global asal Amerika Serikat.
Ia menilai, melalui berbagai klausul dalam ART, pemerintah justru memberikan ruang yang lebih luas bagi arus data lintas negara yang selama ini menjadi salah satu isu penting dalam kedaulatan digital nasional.
“Prabowo dan anak buahnya saking pinternya telah menyerahkan data digital terkait aktivitas-aktivitas kita para warga negara ke perusahaan-perusahaan platform global Amerika Serikat yang kita gunakan lewat kesepakatan ART. Hal ini belum banyak yang protes karena kebanyakan rakyat tidak paham,” kata Henri kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan publik mengenai isi kesepakatan ART yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada Februari 2026.
Pemerintah menyebut perjanjian itu sebagai langkah strategis untuk mempertahankan akses pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan mengurangi dampak tarif resiprokal yang sebelumnya mencapai 32 persen.
Setelah proses negosiasi, tarif tersebut diturunkan menjadi 19 persen dengan sejumlah komoditas unggulan Indonesia memperoleh fasilitas tarif nol persen.
Namun sejumlah kalangan akademisi, pegiat ekonomi digital, hingga organisasi masyarakat sipil menilai terdapat sejumlah klausul yang berpotensi memengaruhi ruang kedaulatan Indonesia dalam mengatur data digital, platform teknologi, serta kebijakan ekonomi nasional.
Henri menilai persoalan tersebut tidak berdiri sendiri.
Ia menganggap terdapat kecenderungan pemerintah semakin membuka berbagai sektor strategis kepada kepentingan asing, terutama setelah serangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, setiap kali pemerintah pulang dari lawatan internasional, yang muncul justru komitmen baru yang memperluas akses pasar bagi negara-negara lain ke Indonesia.
“Tapi sikap ‘bocor-bocornya’ Presiden Prabowo ke asing ternyata juga bermasalah di berbagai aspek kehidupan yang lain. Presiden yang nampak pintar dan sering menuding rakyat yang kritis sebagai antek asing itu ternyata jiwa ‘bocornya’ ke asing justru nampak ada di sana-sini,” ujarnya.
Henri menambahkan, publik perlu melihat secara kritis arah kebijakan luar negeri dan ekonomi yang sedang ditempuh pemerintah.
Menurutnya, ukuran keberhasilan diplomasi internasional bukan hanya jumlah kunjungan atau banyaknya kesepakatan yang ditandatangani, melainkan seberapa besar keuntungan strategis yang diperoleh Indonesia.
“Pulang dari lawatan bukannya Indonesia makin kuat kedudukannya dan laku produk-produknya, tapi tiap pulang justru komitmen jadi pasar negara asing. Terus yang antek asing itu aslinya siapa sih?” katanya.
Perdebatan mengenai ART memang terus berkembang.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil menyampaikan keberatan terhadap beberapa poin dalam perjanjian tersebut.
Ada kekhawatiran bahwa pengaturan mengenai layanan digital dan transfer data lintas batas dapat mempersempit ruang pemerintah dalam mengelola kedaulatan data nasional.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa ART merupakan langkah diplomasi ekonomi untuk melindungi kepentingan ekspor nasional dan jutaan tenaga kerja yang bergantung pada akses pasar Amerika Serikat.
Pemerintah juga menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tetap mengikuti ketentuan hukum Indonesia dan menjadi instrumen penting dalam menjaga hubungan perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat.
Sumber: RadarAktual
Artikel Terkait
