Skandal Kebijakan Pangan: Pakar HTN Feri Amsari Sebut Menteri Pertanian Bodoh dan Tak Layak Jabat!
RAKYAT DAILY
20 Mei 2026 5:15 pm
.
3 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Pengamat hukum tata negara sekaligus akademisi Feri Amsari kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah, kali ini menyasar Menteri Pertanian terkait klaim swasembada pangan dan produktivitas panen beras nasional.
Melalui akun media sosial X (Twitter), Feri mempertanyakan dasar data yang digunakan pemerintah dalam menyampaikan keberhasilan sektor pertanian, khususnya terkait klaim adanya sawah yang mampu panen hingga tiga kali dalam setahun di berbagai wilayah Indonesia.
“Di sana letak bodohnya menteri pertanian, cek satu sawah tak bisa menjelaskan data berapa jumlah sawah yang panen 3x lebih se-Indonesia. Kalau saya datang satu sawah nggak mungkin menjelaskan swasembada beras apalagi pangan,” tulis Feri dalam unggahannya yang ramai diperbincangkan publik, Rabu (20/5/2025).
Pernyataan tersebut langsung memantik diskusi di media sosial.
Banyak warganet menilai kritik Feri mengarah pada pentingnya transparansi data pertanian nasional, terutama di tengah pemerintah yang gencar mengampanyekan ketahanan dan swasembada pangan sebagai salah satu program prioritas nasional.
Feri menilai, jika pemerintah benar-benar memiliki data valid mengenai peningkatan produktivitas sawah dan keberhasilan panen tiga kali setahun, maka semestinya data tersebut dibuka secara rinci kepada publik.
Menurutnya, pendekatan simbolik dengan meninjau satu atau dua lokasi sawah tidak cukup untuk menggambarkan kondisi pertanian nasional secara menyeluruh.
“Gimana kalau beliau keluarkan saja data di mana saja sawah-sawah yang panen lebih 3x itu,” lanjutnya.
Kritik Feri juga menyinggung soal validitas akademik dan rujukan pemerintah dalam membangun narasi kebijakan pangan.
Ia menyindir sikap sebagian elite yang dinilai kerap meragukan pandangan akademisi hukum tata negara, namun justru menggunakan legitimasi akademik dari disiplin ilmu lain untuk membenarkan kebijakan tertentu.
“Katanya nggak percaya dosen hukum konstitusi, malah percaya dosen hukum internasional hehehe,” sindirnya.
👇👇
Bukannya jawab data lengkap, malah UUnpara prof dengar data 1 sawah d sumsel n papua yg panen 3x lebih. Nah, databsawah2 lain mana?
Pak Men bhkn tdk bs jawab kenapa d 2024 dia targetkn swasembada 2029 tp ketika jd men prabwo malah targetkan kurang dr 1 thn sdh swasembd d 2026?…— feri amsari (@feriamsari) May 18, 2026
“Dianggap bodoh dan sadis memfitnah pemerintah, mentan tantang Feri Amsari ke studi banding cetak sawah dan dibiayai oleh mentan”
Kirain cuma presiden dan wakil presidennya doang yg goblog, menterinya juga 🤣
Ayo Bang @feriamsari tanggapi omongan mentan ini, bahaya ini soalnya😢 pic.twitter.com/xyowLesFa7Baca Juga:— Korban Ceklist Satu ༊ ⋆𐙚 ˚ (@AnKiiim_) May 18, 2026
Pernyataan tersebut diduga berkaitan dengan polemik hubungan pemerintah dengan sejumlah akademisi dan kampus dalam beberapa waktu terakhir.
Kritik dari kalangan intelektual terhadap kebijakan negara, termasuk soal demokrasi dan tata kelola pemerintahan, memang kerap mendapat respons beragam dari elite politik.
Baca Juga:
Di sisi lain, isu swasembada pangan menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo Subianto.
Pemerintah menargetkan Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi beras, optimalisasi lahan pertanian, hingga modernisasi sektor agraria.
Namun demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dibangun melalui narasi optimisme, melainkan harus didukung data akurat, distribusi yang stabil, serta kondisi riil petani di lapangan.
Perdebatan mengenai data produksi pangan sendiri bukan hal baru di Indonesia.
Baca Juga:
Dalam beberapa tahun terakhir, sinkronisasi data antarinstansi kerap menjadi sorotan, mulai dari luas baku sawah, produktivitas panen, hingga angka impor dan cadangan beras nasional.
Kritik Feri Amsari itu pun kini menjadi bagian dari perdebatan publik yang lebih luas mengenai transparansi data pemerintah dan akurasi klaim keberhasilan program pangan nasional.
Sumber: RadarAktual
Artikel Terkait
