Zakat untuk MBG? Negara Kehabisan Akal atau Kehabisan Malu?

RAKYATDAILY.COM – ZAKAT untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Gagasan ini bukan sekadar kontroversial, melainkan mencerminkan kegagalan nalar yang akut.

Ketika Ketua DPD melempar wacana agar rakyat bergotong royong membantu pemerintah dan MUI membuka opsi pengalihan zakat demi menopang program negara, publik pantas bertanya: apakah negara ini benar-benar tidak lagi mampu membedakan kewajiban fiskal dengan kewajiban ibadah?

Zakat adalah instrumen keagamaan dengan tujuan dan asnaf yang jelas. Ia bukan tambal sulam APBN. Ia bukan dana darurat untuk menutup ambisi politik.

Ketika negara mulai melirik dana umat untuk menambal program yang sejak awal dipaksakan, itu pertanda satu hal: perencanaan yang bermasalah.

Program MBG, yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, sejak awal menuai penolakan.

Baca Juga:

Anies Baswedan Skakmat Pejabat ‘Tipis Telinga’ Yang Alergi Kritik, Netizen Langsung Kompak Tebak Sosok Ini!

Namun alih-alih dievaluasi, ia justru dipaksakan masuk ke dalam skema 20 persen anggaran pendidikan. Hasilnya? Struktur anggaran berubah drastis.

Secara agregat memang naik dari Rp724,26 triliun (2025) menjadi Rp769,08 triliun (2026). Tetapi lonjakan anggaran MBG menjadi Rp223,55 triliun—naik hampir empat kali lipat—menggeser ruang fiskal pendidikan lainnya.

Ini bukan soal angka total. Ini soal komposisi dan prioritas.

Fakta menunjukkan sejumlah pos pendidikan justru dipangkas. Anggaran Perpustakaan Nasional anjlok tajam. Transfer pendidikan ke daerah turun dari Rp347,09 triliun menjadi Rp264,62 triliun.

Baca Juga:

AS Dalam Bahaya! Laporan Intelijen Bocor: Kuba Diam-Diam Siapkan 300 Drone Militer, Siap Hanguskan Washington?

DAU dan DBH untuk pendidikan merosot drastis. Pembiayaan pendidikan jangka panjang pun terpangkas dari Rp80 triliun menjadi Rp34 triliun.

Namun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, bersikeras bahwa MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan.

Pernyataan itu terdengar normatif, tetapi sulit berdiri tegak di hadapan data. Kenaikan agregat tidak otomatis berarti semua sektor sehat.

Jika satu pos membengkak luar biasa, sementara yang lain menyusut, itu bukan kenaikan berkualitas. Itu pergeseran yang dipoles dengan retorika.

Baca Juga:

PDIP Telanjangi Aksi Blusukan Jokowi: Itu Bukan Demi Rakyat, Tapi Pesan Politik Buat Prabowo!

Lebih jauh lagi, Dharma Pongrekun—mantan calon gubernur DKI—bahkan menyebut adanya skenario global yang membodohi rakyat sejak dini.

Terlepas dari setuju atau tidak, tudingan itu menemukan momentumnya ketika pendidikan—fondasi kecerdasan bangsa—justru kehilangan ruang fiskal demi proyek populis.

Apakah memberi makan anak sekolah itu buruk? Tentu tidak. Yang dipersoalkan adalah cara dan prioritas.

Negara seolah memilih solusi instan yang mudah dipamerkan, tetapi mengorbankan infrastruktur pendidikan jangka panjang: perpustakaan, otonomi daerah, pembiayaan berkelanjutan.

Baca Juga:

‘Dari Malari ke Pesta Babi, dari Soeharto hingga Prabowo’

Dan kini, ketika beban fiskal terasa berat, muncul ide mengalihkan zakat. Seakan-akan umat harus ikut menanggung konsekuensi kebijakan yang tidak mereka rancang.

Jika potensi dana zakat disebut mencapai Rp500 triliun, itu bukan alasan untuk menjadikannya cadangan kas negara.

Itu justru menunjukkan bahwa negara melihat umat sebagai sumber likuiditas, bukan sebagai subjek yang harus dilindungi hak pendidikannya.

Ironinya, rezim ini gemar mengklaim keberpihakan pada rakyat kecil. Namun kebijakan yang diambil justru memotong ruang pendidikan dan transfer daerah—dua sektor yang paling langsung menyentuh masyarakat bawah.

Baca Juga:

‘Cuaca Politik Anies Baswedan dan Gerakan Rakyat Cerah’

Jika benar MBG adalah investasi masa depan, mengapa pondasi pendidikan malah dilemahkan?

Negara yang sehat membangun sistem, bukan sekadar membangun citra. Ia memperkuat literasi, guru, fasilitas, dan pembiayaan jangka panjang.

Bukan sekadar membagikan makanan sambil menggerus anggaran struktural.

Mengalihkan zakat untuk menutup lubang kebijakan bukanlah solusi. Itu pengakuan tidak langsung bahwa desain anggaran bermasalah.

Baca Juga:

Bikin Malu Korps Bhayangkara! Eks Kasat Narkoba Kubar AKP Deky Dibekuk, Ternyata ‘Malaikat Pelindung’ Bandar Sabu

Dan ketika pemerintah mulai mencampuradukkan ranah fiskal dan ranah ibadah, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola, melainkan juga kepercayaan publik.

Jika kritik dianggap berlebihan, maka jawab satu pertanyaan sederhana: mengapa setiap kali proyek besar didorong, pendidikan yang harus berkorban?

Negara tidak kekurangan dana. Yang sering kali kurang adalah ketepatan prioritas dan keberanian untuk mengakui kekeliruan.

Jika pola ini terus dipertahankan, jangan heran bila publik semakin skeptis—bukan karena mereka anti-program sosial, melainkan karena mereka muak pada kebijakan yang terasa dipaksakan.

Baca Juga:

GEMPAR! Skandal ‘Dokumen Rahasia’ Bocor, Presiden AS Resmi Nyatakan Mundur

Zakat bukan alat politik. Pendidikan bukan korban eksperimen. Dan rakyat bukan kas tambahan ketika APBN tersedak ambisi. ***