Eks Wamenlu Dino Patti Djalal Peringatkan Prabowo: Jangan Bayar Rp 17 Triliun ke ‘Klub Pribadi’ Trump!
RAKYAT DAILY
10 Februari 2026 4:58 pm
.
5 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menyoroti soal bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dia menyebut dengan tegas, bahwa Board of Peace sebagai langkah yang penuh ‘ranjau’ dan risiko diplomatik.
Hal ini diungkapkan oleh saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra.
Dino, yang diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana pada 4 Februari 2026 untuk memberikan masukan, menyebut, meskipun BOP adalah satu-satunya opsi damai yang tersedia dan disetujui Israel, piagam organisasi tersebut sangat bermasalah.
“Pahami Board of Peace ini banyak ranjaunya. Piagamnya jelek menurut saya. Sama sekali tidak menyebut kata Gaza dan Palestina,” ungkap Dino.
Menurut Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat ini, piagam BOP disusun sepihak oleh tim Trump tanpa konsultasi dengan negara anggota.
Kejanggalan lain yang disoroti adalah kekuasaan absolut Donald Trump dalam struktur organisasi tersebut.
“Piagam ini memberikan Trump kekuasaan melebihi anggota lainnya sebagai Ketua (Chairman), dan dia tidak ada batas waktu periodenya. Mana ada Chairman seumur hidup? Tidak ada modelnya,” kritik Dino.
Ia mengkhawatirkan BOP akan berubah menjadi proyek ‘Real Estate Gaza’ yang mengabaikan aspek kemanusiaan.
Dino juga menceritakan pengamatannya saat penandatanganan BOP di Davos.
Ketika itu, lanjut Dino, Trump, Jared Kushner, hingga Marco Rubio saat berpidato tanpa sedikitpun menunjukkan empati pada 70.000 korban jiwa di Gaza.
“Kita masuk, tapi hati-hati. Jangan sampai kita didikte dan kehilangan prinsip bebas aktif. Masa segala keputusan harus di-approve oleh Trump?” katanya.
Meski demikian, Dino mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang terbuka terhadap kritik tersebut.
Baca Juga:
Prabowo, menurut Dino, telah mengonfirmasi Indonesia memegang opsi untuk keluar (exit strategy) jika organisasi tersebut melenceng jauh dari kepentingan nasional dan kemanusiaan.
“Alhamdulillah akhirnya dikonfirmasi oleh Presiden Prabowo. Beliau bilang kalau kita merasa enggak cocok, beliau bersedia Indonesia keluar,” jelas Dino.
Berikut petikan wawancara khusus Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal dengan News Director Tribun Network, Febby Mahendra Putra, Sabtu (7/2/2026).
Tanya: Kita ingin tahu cerita dari Pak Dino waktu pertemuan di Istana pada 4 Februari.
Jawab: Karena ini (pertemuan ) belum pernah terjadi dengan Presiden Prabowo, agak tegang dikit. Karena kita enggak tahu ini mau gimana. Tapi kemudian Presiden tiba, menyalami semua orang satu persatu, dan kemudian duduk dan memberikan penjelasan. Suasana menjadi cair. Ada diskusi dua arah. Berbicara.
Sejam lebih pengantarnya. Dimoderatori oleh Pak Menlu (Sugiono).
Ada tiga gelombang, masing-masing gelombang sekitar 3 atau 4 orang. Setiap gelombang itu dijawab oleh Presiden. Dan sampai selesai tiga gelombang. Karena sudah waktu Maghrib waktu itu jadi harus diakhiri.
Tanya: Tapi waktu itu Pak Dino sempat bicara juga? Dapat kesempatan?
Jawab: Ya, ya. Saya dapat kesempatan. Bahkan Presiden yang menunjuk saya tuh.
Tanya: Mungkin karena lihat konten-kontennya Pak Dino kali ya?
Jawab: Saya kira begitu ya. Saya kira beliau sudah mendengar atau tahu mengenai apa yang saya sampaikan kepada publik melalui Instagram saya dan melalui X saya juga.
Tanya: Pak Dino, apakah ketika diberi kesempatan untuk bicara, ada perubahan yang Pak Dino sampaikan di dalam forum itu sama dengan yang di Sosmed, Pak?
Jawab: Saya perlu luruskan karena banyak setelah saya menghadiri pertemuan itu, kemudian memberikan penjelasan pers, ada hal-hal yang dikutip seakan-akan posisi saya berubah. Nah, itu saya bisa jamin sama sekali tidak ada perubahan.
Baca Juga:
Yang dikutip itu ketika saya menyatakan bahwa Board of Peace ini, itu sekarang ini satu-satunya opsi. Orang jadi ribut, “Wah ini apa ya artinya?”. Tapi ini bukan opini, ini adalah ungkapan fakta.
Maksudnya apa? Kan ada serangan Israel yang bertubi-tubi dan 70.000 orang tewas di Gaza selama hampir 2 tahun, dan kita semua bilang “Stop, stop, stop”, enggak ada yang bisa stop Israel. Sampai akhirnya ada intervensi dari Trump dan menghasilkan 20 Point Plan yang disepakati oleh Israel.
Nah, sekarang ini, ini satu-satunya. Paket solusi yang ada itu hanya ini. Dari lain tuh enggak ada. Dari Arab Saudi enggak ada, Arab Saudi justru mendukung ini. Dari Tiongkok enggak ada, dari Rusia enggak ada, dari India enggak ada. Hanya ini, dan yang sudah distempel oleh Dewan Keamanan PBB. Maksudnya begitu, hanya ini. Kalau ada yang lain kasih tahu saya.
Tapi realitanya ini adalah satu-satunya yang ada sekarang ini, yang juga dapat stempel dari PBB. Jadi ada legalitasnya dan ada kekuatannya. Dan dari 20 Point Plan ini kan salah satu poin pentingnya adalah pembentukan Board of Peace.
Di mana sekarang piagamnya sudah jadi, dan kalau sudah ditandatangani kita akan masuk.
Yang posisi saya adalah, oke, kita sudah masuk, tapi pahami Board of Peace ini banyak ranjaunya. Banyak risikonya. Karena piagamnya tuh jelek menurut saya. Jeleknya kenapa? Sama sekali enggak menyebut Gaza dan Palestina. Dan piagam ini dibikin sendiri oleh timnya Trump tanpa konsultasi dengan kita atau yang diminta menandatangani.
Tapi jangan naif. Kita harus tahu risikonya. Dan kita harus tahu batas kalau ternyata jauh melenceng itu di mana batas elemen-elemennya. Sehingga kita bisa bilang “Oke, cukup, kita keluar”. Jadi intinya pemerintah masuk tapi hati-hatilah dan kritislah. Jangan sampai ini dijadikan alat bagi Israel untuk mengontrol anggota yang ada melalui Trump.
Tanya: Saya kepingin Pak Dino menyampaikan closing statement terkait kebijakan luar negeri kita, isu mengenai Board of Peace?
Jawab: Kalau menurut saya sekarang ini dunia benar-benar masuk dalam era transisi. Peluangnya besar bagi Indonesia. Walaupun risikonya besar, tapi peluangnya besar bagi Indonesia untuk menjadi arsitek dalam dunia baru ini.
Sumber: Tribun
Artikel Terkait
