Awards atau Gimik? Para Pejabat Badan Gizi Nasional Disentil Usai Terima Bintang Jasa Utama, Cek Kontroversinya!
RAKYAT DAILY
17 Februari 2026 4:41 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memicu gelombang skeptisisme.
Kritik tajam datang dari lembaga pengawas MBG Watch yang menilai penghargaan tersebut terlalu dini dan bersifat seremonial.
Penganugerahan ini dilakukan berbarengan dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat, Jumat 14 Februari 2026.
Daftar Penerima Tanda Jasa BGN
Selain Dadan Hindayana, tiga Wakil Kepala BGN juga menerima Bintang Jasa Pratama:
- Sony Sonjaya (Bidang Operasional Pemenuhan Gizi)
- Lodewyk Pusung (Bidang Pengembangan Organisasi & Hubungan Kelembagaan)
- Nanik S. Deyang (Bidang Komunikasi Publik & Investigasi)
Namun, bagi sebagian pihak, medali tersebut dianggap tidak selaras dengan realitas performa program di lapangan.
Baca Juga:
Masalah Lapangan Masih “Menyala”
Galau D. Muhammad, anggota MBG Watch, mempertanyakan indikator keberhasilan yang digunakan pemerintah.
Ia menyoroti bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum genap dua tahun berjalan, namun sudah diterpa berbagai isu miring, mulai dari kasus keracunan hingga hak relawan yang terabaikan.
“Masih sangat sulit menilai secara objektif bahwa program ini sudah berdampak. Apakah adanya kasus keracunan dan keluhan relawan yang belum dibayar menandakan keberhasilan? Sulit melihat apresiasi itu layak diberikan,” tegas Galau D. Muhammad pada media yang dilansir Selasa, 17 Februari 2026.
Anggaran Rp300 Triliun Tanpa Audit Jelas?
Selain masalah teknis, tata kelola anggaran jumbo sekitar Rp300 triliun ini juga menjadi sorotan.
MBG Watch mendesak adanya moratorium dan audit menyeluruh karena sistem pertanggungjawabannya dinilai masih abu-abu, mirip skema belanja habis pakai tanpa berita acara yang transparan.
“Kenapa tidak ada berita acara serah terima barang dan jasa? Ini seperti belanja habis pakai. Tanpa tolok ukur yang jelas, penghargaan tersebut berpotensi menjadi gimik politik,” ungkap Galau.
Siapa yang Lebih Layak?
Kritik ini juga menyentuh aspek keadilan sosial. Galau berpendapat bahwa penghargaan setinggi Bintang Jasa Utama seharusnya lebih pantas diberikan kepada para “pahlawan akar rumput” yang sudah bertahun-tahun menjaga fondasi kesehatan bangsa secara nyata.
Pihak-pihak yang dinilai lebih layak menerima apresiasi tersebut antara lain:
- Kader kesehatan di pelosok yang menggerakkan Posyandu.
- Petani dan petambak tradisional.
- Penggerak ekonomi lokal penjaga stabilitas pangan desa.
Meskipun menuai pro-kontra, Presiden Prabowo tetap menganugerahkan tanda kehormatan serupa kepada jajaran wakil kepala BGN lainnya.
Sumber: Konteks
Artikel Terkait
