HEBOH! Beredar Isu Dua Menteri Prabowo Bermimpi Gantikan Gibran, Namanya Dibongkar

RAKYATDAILY.COM — Isu seputar posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas.

Akademisi Ali Syarief melemparkan bola panas dengan menyebut ada dua menteri aktif di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menyimpan ambisi besar untuk menduduki kursi Wapres menggantikan Gibran.

Dua sosok yang ditunjuk Ali Syarief adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Yang bermimpi dan ngebet jadi wapres RI melalui pemilihan di MPR RI, menggantikan Gibran, adalah Bahlil dan Zulhas,” tegas Ali Syarief.

Isu Pemakzulan Disebut Jadi Keniscayaan

Lebih lanjut, Ali menilai adanya kepentingan politik dari jajaran elite tersebut membuat narasi pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran terus bergulir di panggung politik nasional.

Baca Juga:

DPR Dikepung Gelombang Protes: Massa Menolak Kompromi dan Menuntut Gibran Segera Lengser dari Kursi Wapres!

“Makanya mengakomodir impeachment Gibran menjadi suatu keniscayaan,” serunya.

Saat ini, desakan pemakzulan terhadap Gibran memang terus dihembuskan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil dan kelompok oposisi.

Kendati demikian, posisi politik Gibran di parlemen sejatinya masih terbilang sangat solid lantaran dibentengi oleh mayoritas kekuatan koalisi pendukung pemerintah di DPR RI.

Amunisi Baru Pasca-Putusan MK Soal Ijazah

Dinamika ini kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan keabsahan syarat pendidikan dan penyetaraan ijazah Gibran.

Baca Juga:

Perang Dingin Internal PSI! Rebutan Posisi Jokowi Antara Ketua Dewan Pembina atau Ketum Makin Panas

Dalam amar putusannya, MK menegaskan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran karena seluruh tahapan Pemilu telah selesai dan yang bersangkutan telah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Meski gugatan ditolak secara kewenangan, beberapa pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim MK terkait dokumen administrasi pendidikan justru dimanfaatkan oleh kelompok pengkritik sebagai bahan bakar baru untuk menggalang gerakan pemakzulan di DPR dan MPR.

Baca Juga:

Sorotan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Deretan Menteri Ini Dinilai Paling Buruk Kinerjanya, dari Nusron hingga Pigai!