Sorotan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Deretan Menteri Ini Dinilai Paling Buruk Kinerjanya, dari Nusron hingga Pigai!

RAKYATDAILY.COM – Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja Kabinet Merah Putih menjadi sorotan tajam publik.

Hasil survei terbaru Matriks Politik Indonesia mengungkapkan bahwa Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berada di posisi teratas sebagai menteri dengan penilaian terburuk.

Menteri HAM Natalius Pigai menduduki peringkat pertama menteri terburuk dengan angka sebesar 82,6 persen.

Tepat di belakangnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menempati posisi kedua dengan 78,3 persen, disusul oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebesar 75,2 persen.

“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (21/10).

Baca Juga:

HEBOH! Beredar Isu Dua Menteri Prabowo Bermimpi Gantikan Gibran, Namanya Dibongkar

Deretan Nama dan Alasan Di Balik Penilaian Publik

Selain ketiga nama tersebut, beberapa pejabat strategis lainnya juga mencatatkan persentase persepsi buruk yang terbilang tinggi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berada di angka 68,2 persen, diikuti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,7 persen), serta Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait (60,7 persen).

Menurut Supriyadi, tinggi penilaian buruk terhadap Nusron Wahid beriringan dengan tingkat popularitasnya yang mencapai 72,9 persen, terdorong oleh pemberitaan perkara hukum.

“Nama Nusron disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, yang terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” kata Supriyadi.

Baca Juga:

DPR Dikepung Gelombang Protes: Massa Menolak Kompromi dan Menuntut Gibran Segera Lengser dari Kursi Wapres!

KPK juga menangkap sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, politisi, dan pengusaha terkait kasus tersebut, serta menelusuri dugaan jual-beli jabatan dan penerimaan gratifikasi.

Nusron sendiri tercatat berkali-kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi.

Isu Kontroversi dan Gaya Komunikasi Pejabat

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai yang mencatatkan tingkat pengenalan publik sebesar 54,3 persen, dinilai memicu persepsi negatif sejak awal masa jabatannya.

“Sejak awal menjabat, Natalius Pigai termasuk deretan menteri yang dinilai kontroversial dengan berbagai pernyataannya, hingga digugat oleh pegawainya sendiri di Kementerian HAM,” terang Supriyadi.

Baca Juga:

Perang Dingin Internal PSI! Rebutan Posisi Jokowi Antara Ketua Dewan Pembina atau Ketum Makin Panas

Hal serupa dialami Menteri PU Dody Hanggodo (popularitas 27,7 persen) yang sorotan terhadapnya dipicu oleh isu komunikasi publik dan tata kelola internal.

“Sebelumnya Dody Hanggodo diterpa berbagai isu seperti bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika membawa keluarga, hingga berujung mutasi sejumlah pegawai Kementerian PU,” lanjut Supriyadi.

Dalam jajaran tokoh berpopularitas sangat tinggi, nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menempati angka 85,3 persen.

Sementara itu, popularitas Yandri Susanto tercatat 35,1 persen dan Maruarar Sirait sebesar 34,3 persen.

Baca Juga:

Medsos Geger! Alumni Orchid Park Secondary School Singapura Mengaku Sama Sekali Tak Kenal Gibran, Padahal Katanya Satu Angkatan

Beberapa menteri lain yang turut masuk dalam jajaran penilaian buruk meliputi:

– Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: 55,3 persen

– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono: 50,7 persen

– Menteri PANRB Rini Widyantini: 45,5 persen

Baca Juga:

RETAK! Jokowi Mulai ‘Menjauh’ dari Prabowo, Merasa Tak Lagi Diajak Bicara Soal Langkah-Langkah Besar

– Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: 40,3 persen

Pemerintahan Prabowo tercatat telah melakukan setidaknya delapan kali perombakan (reshuffle) kabinet sejak pelantikan pada Oktober 2025 lalu.

Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya mengobati ketidakpuasan masyarakat.

Data survei menunjukkan mayoritas publik atau sebesar 52,4 persen merasa tidak puas terhadap bongkar-pasang kabinet tersebut.

Baca Juga:

Tak Sudi Tinggal Diam, PDIP Desak Kasus Gibran Diproses Hukum: Keputusan Akhir Ada di Tangan 2 Tokoh Ini!

Hanya 41,3 persen yang menyatakan puas, sedangkan 6,3 persen sisanya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

“Reshuffle paling mencolok pada pos Menteri Keuangan yang masing-masing hanya menjabat satu tahun menunjukkan indikasi permasalahan dalam arah kebijakan ekonomi, dengan tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” tegas Supriyadi.

Survei ini merangkum berbagai alasan utama mengapa publik menilai perlunya perombakan pada posisi menteri dan pejabat strategis:

– Kinerja kurang memuaskan: 45,0 persen

Baca Juga:

Panik Anak Kesayangan Terancam? Jokowi Sebut Ada ‘Penumpang Gelap’ Mainkan Isu Ijazah SMA Gibran!

– Pernyataan dan sikap kontroversial: 31,1 persen

– Terlibat perkara hukum: 10,0 persen

– Ketidaksesuaian penempatan: 6,3 persen

– Jarang turun ke lapangan: 2,7 persen

Baca Juga:

Kabur ke Malaysia, KPK Diminta Jangan Loyo: Segera Tindak Tegas Nusron Wahid!

– Rangkap jabatan: 1,0 persen

– Kurang loyal terhadap garis Presiden: 0,8 persen

– Lainnya / Tidak Tahu: 3,2 persen

Survei Matriks Politik Indonesia ini diselenggarakan pada periode 10–15 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia melalui metode multistage random sampling.

Baca Juga:

Buntut Kabut Asap Lintas Batas Negara, Pemerintah Singapura Layangkan ‘Surat Teguran’ ke 7 Perusahaan di Indonesia!

Toleransi kesalahan (margin of error) tercatat sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen