Nilainya tak tanggung-tanggung mencapai USD 252.999 atau sekitar Rp 4,1 miliar.
Temuan ini langsung memancing spekulasi liar membuat nama PBNU kembali menjadi sorotan utama di tengah panasnya konflik internal organisasi terbesar di Indonesia itu.
Isu bermula ketika dokumen transaksi Bank Mandiri milik PBNU tersebar di publik. Dalam data tersebut.
Tercatat tiga kali transfer internasional yang dilakukan pada 2 Januari, 25 Maret, dan 19 Agustus 2025.
Ketiga transfer itu mengalir ke dua lembaga berbeda.
Yakni Home of Divine Grace serta LibForAll Foundation, yang ternyata memiliki alamat sama di Winston-Salem, North Carolina, Amerika Serikat.
Fakta ini langsung menjadi bahan diskusi dan kecurigaan di media sosial.
Publik bertanya-tanya Mengapa PBNU mentransfer dana dalam jumlah besar ke luar negeri?
Mengapa kedua tujuan transfer memiliki alamat yang sama?
Apakah ada hubungan khusus di balik dua entitas tersebut?
Data yang mencantumkan kode transaksi “2570 Penelitian dan Pengembangan” justru membuat isu kian ramai karena banyak yang belum memahami konteks kegiatan PBNU di ranah internasional.
Membeludaknya opini publik tak lepas dari situasi internal PBNU yang memang sedang tidak tenang.
Hubungan antara pengurus tanfidziyah dan sebagian anggota syuriyah disebut sedang renggang, bahkan sempat muncul klaim pencopotan ketua umum oleh sebagian pihak.
Ketika dinamika internal memanas, kemunculan data transfer dolar ini menjadi bahan bakar baru yang memperluas polemik.
Di tengah hiruk-pikuk tudingan dan spekulasi, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akhirnya buka suara.
“Saya ingin tegaskan, semua transaksi keuangan yang dilakukan di PBNU itu semuanya didasarkan atas landasan-landasan yang sah,”
“landasan-landasan yang dibenarkan oleh hukum dan juga didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, dikutip pojoksatu.id dari inilah.com (24/12/2025).
Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa semua transaksi yang dilakukan PBNU memiliki landasan hukum yang sah serta dilengkapi dokumen pendukung.
Menurutnya, publik hanya mendapatkan potongan informasi yang tidak utuh sehingga memunculkan kesimpulan yang keliru.
Gus Yahya menegaskan bahwa dana tersebut digunakan dalam konteks kerja sama internasional.
Terutama terkait program Center for Shared Civilizational Values (CSCV) dan kegiatan R20 (Religion of Twenty) yang menjadi bagian dari forum resmi G20.
Kedua program tersebut memang dirancang untuk memperluas peran PBNU dalam diplomasi antaragama di tingkat global.
Namun masalahnya tak berhenti di situ. Beredar pula draft audit yang menyebut adanya dugaan penyimpangan dana.
Termasuk tudingan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga Rp 100 miliar.
PBNU melalui para pengurusnya mengklarifikasi bahwa dokumen tersebut bukan audit final, melainkan laporan sementara dari auditor yang masih harus diverifikasi.
Karena itu, mereka menilai bahwa menyimpulkan adanya pelanggaran adalah tindakan prematur dan menyesatkan.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU menegaskan bahwa dokumen yang beredar telah dipelintir dan digunakan untuk memanaskan situasi internal.
Bahkan narasi yang mengarah pada isu pembubaran PBNU dianggap sebagai upaya memperkeruh suasana.
Dalam pernyataannya, PBNU menekankan bahwa lembaga itu tetap solid dan menjalankan fungsi organisasi sesuai aturan.
Meski demikian, publik masih ramai memperbincangkan jejak hubungan PBNU dengan Charles Taylor, tokoh di balik LibForAll Foundation.
Yang disebut memiliki kedekatan personal dengan beberapa pengurus PBNU.
Dalam konteks inilah aliran dana ke Amerika dinilai sensitif, apalagi ketika PBNU sedang berada dalam sorotan internal maupun eksternal.
Di tengah semua isu tersebut, Gus Yahya menyampaikan bahwa PBNU telah berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan keuangan agar dapat diaudit secara terbuka.
Ia menyebut bahwa pembenahan administratif merupakan langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan tata kelola yang lebih transparan.
Hingga artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak eksternal yang mengonfirmasi adanya pelanggaran hukum.
Yang pasti, fakta adanya transaksi ratusan ribu dolar ke luar negeri telah mengguncang opini publik, memicu kecurigaan, dan memperbesar gelombang kritik terhadap PBNU.
Sementara itu, klarifikasi keras dari Gus Yahya menjadi penegas bahwa polemik ini belum mendekati akhir.