Dalam dua dekade terakhir, sederet skandal besar mencuat dengan nilai kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.
Modusnya beragam, pelakunya berpangkat tinggi, dan dampaknya terasa luas.
Berikut deretan kasus terbesar sekaligus paling menghebohkan yang pernah mengguncang negeri ini.
Kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mencatatkan diri sebagai salah satu kerugian negara terbesar dalam sejarah.
Pengelolaan dana investasi yang tidak mengikuti prinsip kehati-hatian membuat nilai kerugiannya melambung hingga belasan hingga puluhan triliun rupiah.
Ribuan anggota TNI dan Polri yang menggantungkan masa depan pensiun pada institusi ini menjadi pihak yang paling terdampak.
Proses hukumnya menyita perhatian publik karena besarnya nominal dan posisi strategis lembaga yang terlibat.
Skandal Jiwasraya menjadi salah satu kasus paling menghebohkan karena melibatkan permainan saham berisiko tinggi.
Yang akhirnya membuat perusahaan pelat merah itu tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah.
Kerugian yang tercatat mencapai triliunan rupiah, sementara fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya rekayasa investasi dan kolusi antara pihak internal dan eksternal.
Kasus ini juga memicu gelombang keresahan karena berdampak langsung pada masyarakat yang telah lama menjadi nasabah.
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menjadi ikon dari kompleksitas kasus korupsi berskala nasional.
Meskipun lahir dari situasi darurat krisis ekonomi, penyimpangan penggunaan dana.
Dan lemahnya pengawasan membuat kerugian negara membengkak hingga puluhan bahkan ratusan triliun rupiah menurut berbagai audit resmi.
Penegakan hukum terhadap obligor dan penerima dana bermasalah berlangsung panjang dan berliku.
Membuat BLBI sering disebut sebagai skandal lintas generasi yang dampaknya masih terasa hingga sekarang.
Bank Century menjadi kontroversi besar setelah pemerintah memberikan dana talangan kepada bank yang dinilai bermasalah.
Keputusan itu memunculkan perdebatan panjang karena proses bailout dinilai tidak sepenuhnya sesuai aturan dan justru membuka ruang penyalahgunaan.
Kerugian negara dari rangkaian tindakan tersebut mencapai angka triliunan rupiah.
Selain aspek hukum, kasus ini menjadi perbincangan politik yang panas karena dianggap menggambarkan disharmoni antara lembaga keuangan dan pengawasan negara.
Proyek KTP elektronik yang seharusnya menjadi tonggak modernisasi administrasi kependudukan justru berubah menjadi ladang korupsi.
Penyidikan KPK membongkar adanya pengaturan pemenangan proyek, mark-up nilai, hingga aliran dana kepada sejumlah pejabat.
Kerugian negara mencapai lebih dari dua triliun rupiah.
Selain besar secara angka, kasus ini menjadi sangat heboh karena menyangkut seluruh penduduk Indonesia.
Menyebabkan layanan administrasi terganggu, dan menyeret tokoh politik ke meja hijau.
Meski terjadi di sektor berbeda, seluruh kasus memiliki pola yang serupa.
Pengawasan yang lemah, dominasi kekuasaan pejabat tertentu, serta kolaborasi dengan pihak swasta menjadi kombinasi yang berulang.
Nilai kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merusak fiskal.
Tetapi juga merampas masa depan publik yang bergantung pada layanan negara.
Penindakan hukum terhadap kasus-kasus ini menjadi pengingat bahwa reformasi sistem pengawasan masih harus diperkuat.