Pakar Hukum UI Prof Hikmahanto Semprot Pendirian URI: Ini Jelas Melanggar UU, Kita Negara Hukum atau Negara Suka-Suka?

RAKYATDAILY.COMPakar Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana mengkritik pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). Menurutnya melanggar hukum.

Dia mengungkapkan sejumlah hal yang dinilai melanggar. Seperti pemimpin URI yang disebut dengan gubernur.

“Karena saya berlatar belakang hukum, saya cek satu-satu. Apakah dalam konsep universitas, ada istilah pejabatnya namanya gubernur? Ternyata tidak,” katanya dikutip dari YouTube CNN Indonesia, Jumat (31/7/2026).

Selain itu, Hikmahanto juga menyoal sekolah yang akan dikelola URI.

“Apakah ada universitas yang mengelola SMA? Karena ada SMA unggulan yang dikelola,” ujarnya.

Selain sekolah, kabarnya URI juga akan mengelola perguruan tinggi. Berdasar dari pernyataan Gubernur URI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto.

“Lalu Pak Donny kita dengar, pak gubernur mengatakan, bahwa nanti ada perguruan tinggi. Mengelola perguruan tinggi,” imbuhnya.

Hikmahanto tak menafikan, memang di luar negeri ada kampus yang mengelola SMA serta perguruan tinggi. Seperti University of London dan University of Cambridge.

Tapi dalam konteks Indonesia, konsep itu dianggapnya tak bisa asal caplok. Harus disesuaikan dengan regulasi yang ada.

“Ini nggak cocok dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Tidak cocok dengan PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,” terangnya.

Di sisi lain, Hikmahanto menyebut di Indonesia ada LAN.

“Belum lagi nanti ada LAN, LAN itu bertanggung jawab ke presiden langsung, tapi kalau nanti ada URI, berarti LAN tidak bisa langsung ke presiden,” jelasnya.

Jika ada URI, maka LAN tidak bisa langsung bertanggung jawab kepada presiden.

“Berarti LAN ke URI dulu, baru kemudian URI ke presiden. Aturannya sudah diubah belum,” imbuhnya.

Semua itu, membuat Hikmahanto berpikir. Indonesia masih negara hukum atau bukan.

“Maka saya sampai mengatakan, ini kita negara hukum atau negara suka-suka,” pungkasnya.

Pembangunan 10 URI

Pemerintah berencana membuat sepuluh kampus URI. Itu diungkapkan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Menurutnya, kehadiran URI untuk memberi bekal kepemimpinan nasional dalam jangka panjang. Konsepnya menggabungkan pembentukan karakter dan pendidikan akademik.

“Presiden memberikan perhatian besar terhadap bagaimana Indonesia menyiapkan pemimpin masa depan. URI menjadi salah satu instrumen untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, integritas, dan jiwa kepemimpinan,” ujar Donny.

Menurutnya, tantangan Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, ekonomi, teknologi, serta persoalan sosial yang semakin kompleks.

Konsep Universitas Republik Indonesia disebut terinspirasi dari sistem pendidikan kepemimpinan publik di Prancis melalui École nationale d’administration (ENA), yang kini bernama Institut National du Service Public (INSP).

Melalui pendekatan serupa, URI diharapkan menjadi tempat pembinaan calon pemimpin Indonesia yang memiliki perpaduan antara kompetensi profesional, wawasan kebangsaan, serta karakter pelayanan kepada masyarakat.

Pendidikan di URI nantinya tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga membentuk pola pikir strategis, kemampuan mengambil keputusan, kepemimpinan organisasi, dan etika dalam menjalankan amanah publik.

“Pemimpin tidak cukup hanya pintar secara akademik. Mereka harus memiliki karakter, kemampuan manajerial, serta memahami bagaimana mengelola negara dengan baik,” kata Donny.

[FULL VIDEO]

Artikel Terkait