Setelah ucapannya dalam sebuah podcast memicu reaksi keras, khususnya dari warga Malaysia.
Tito akhirnya memberikan klarifikasi dan menegaskan tidak pernah berniat meremehkan bantuan negara tetangga tersebut.
Sebelumnya, Tito menyebut bantuan dari Malaysia yang nilainya kurang dari Rp1 miliar tidak sebanding dengan sumber daya penanggulangan bencana yang telah dikerahkan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan dalam podcast Suara Lokal Mengglobal pada Kamis 11 Desember 2025 dan dengan cepat menyebar luas di media sosial lintas negara.
Ucapan tersebut memantik kekecewaan sebagian warga Malaysia yang menilai pernyataan Mendagri Indonesia terkesan mengecilkan solidaritas dan bantuan kemanusiaan.
Gelombang kritik pun bermunculan, menyoroti sensitivitas diplomatik di tengah situasi bencana yang seharusnya mengedepankan empati.
Menanggapi polemik tersebut, Tito menyampaikan klarifikasi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 19 Desember 2025.
“Saya menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun niat untuk merendahkan bantuan dari Malaysia,” ujar Tito, dikutip dari Kompas, 19 Desember 2025.
Tito menegaskan, Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu.
Mantan Kapolri itu juga menyatakan rasa hormatnya kepada masyarakat Malaysia, termasuk diaspora Aceh yang tinggal di Negeri Jiran.
Menurutnya, bantuan yang diberikan Malaysia merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi, baik dari masyarakat maupun pemerintahnya.
“Saya menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, termasuk diaspora Aceh. Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan menghormati bantuan tersebut,” ujarnya.
Namun di balik klarifikasi itu, publik menilai pernyataan awal Tito mencerminkan persoalan komunikasi pejabat negara dalam situasi krisis.
Alih-alih meredam, narasi perbandingan nilai bantuan justru dinilai memicu kesalahpahaman dan sentimen negatif di ruang publik internasional.
Tito berdalih bahwa maksud pernyataannya adalah menyoroti pemberitaan yang dinilai terlalu fokus pada bantuan luar negeri.
Ia menegaskan pemerintah Indonesia sejak awal telah mengerahkan sumber daya besar untuk menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tolonglah yang di dalam negeri yang sudah banyak membantu dan bekerja sangat keras juga diberikan apresiasi,” jelas Tito.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam kritik.
Dalam konteks diplomasi kemanusiaan, pernyataan pejabat publik dinilai harus lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan arogan atau meremehkan solidaritas negara lain.
Polemik ini juga menambah daftar panjang kontroversi komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana.
Di tengah desakan publik agar pemerintah lebih fokus pada pemulihan korban, perdebatan soal pernyataan pejabat justru menyita perhatian dan energi.
Di sisi lain, masyarakat berharap insiden ini menjadi pelajaran penting bagi para pejabat negara untuk lebih sensitif dalam menyampaikan pernyataan.
Terutama yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan hubungan internasional.
Sebab, di tengah bencana, yang paling dibutuhkan bukanlah perbandingan angka, melainkan solidaritas dan kerja sama lintas batas.