Wapres Gibran Cuek? Ultimatum 5×24 Jam Lewat Begitu Saja, BEM UBK Siap Kepung Istana di Demo Jilid II!
RAKYAT DAILY
21 Juni 2026 3:45 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) berencana menggelar demonstrasi jilid 2 dalam waktu dekat.
Sebab, tiga klaster tuntutan yang sebelumnya disampaikan kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026) lalu belum direalisasikan.
“Kami akan melakukan aksi jilid ke-2. (Karena) Sejauh ini kami belum lihat ada bentuk realisasi yang positif,” ujar Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, M Abdi Maludin dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (20/6/2026).
Sebelumnya, mahasiswa UBK menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, bersama dengan mahasiswa dari BEM Universitas MH Thamrin dan Universitas Terbuka pada Senin (15/6/2026).
Perwakilan mahasiswa sempat diterima oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Senin malam di Istana Wapres selama satu jam lebih.
Baca Juga:
Pertemuan digelar secara tertutup. Dalam pertemuan tertutup itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan tiga klaster tuntutan yang disampaikan dalam bentuk memorandum.
Adapun, dalam memorandum itu, mahasiswa memposisikan diri sebagai pihak pertama, sedangkan pihak Wapres atau pemerintah sebagai pihak kedua.
Klaster pertama adalah bidang fiskal (keuangan) dan pendidikan. Sub poin dalam klaster itu, yakni mahasiswa meminta agar pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG) dan melakukan audit transparansi anggarannya.
Kedua, mengalihkan efisiensi anggaran tersebut untuk mensubsidi uang kuliah tunggal (UKT) ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau.
Baca Juga:
Lalu, klaster kedua terdiri hukum dan supremasi sipil.
“Dalam klaster ini, kami mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap undang-undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu,” jelas Abdi.
Klaster ketiga, yakni moneter dan energi. Menurut Abdi, dalam klaster ini mahasiswa mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Selain itu, mahasiswa mendorong pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena dinilai menghancurkan daya beli domestik masyarakat.
Mahasiswa memberi waktu 5 x 24 jam (hingga 20 Juni 2026) kepada pemerintah untuk menindaklanjuti memorandum tersebut.
Mereka menyatakan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan pemerintah tidak menunjukkan perkembangan nyata, aksi lanjutan akan digelar.
“Kami dari BEM Universitas Bung Karno (UBK) memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid,” jelas Abdi.
Ia melanjutkan, Wapres Gibran sudah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Aspirasi dalam bentuk memorandum itu dicatat sendiri oleh Wapres dalam buku catatannya.
“Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi,” tutur Abdi.
Usai pertemuan itu, Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI, Nicolaus Teguh Budi Harjanto mengatakan, memorandum disampaikan mahasiswa secara tertulis kepada Gibran dan akan dipelajari terlebih dulu.
“Akan kita pelajari kan tadi masih kertas-kertas lipat-lipat,” kata Nicolaus.
Ia mengungkapkan, tidak ada kesepakatan yang dilakukan Wapres dengan perwakilan mahasiswa.
Ia menilai, dalam pertemuan tersebut Wapres Gibran hanya mendengar aspirasi yang disampaikan.
“Tidak ada (kesepakatan). Makanya ini perlu kita sampaikan,” katanya.
Selain itu, perihal program MBG juga sempat disinggung Gibran. Namun, Gibran lebih menekankan perkembangan MBG di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
” Teman-teman mahasiswa dari NTT banyak yang belum mendapatkan, mungkin ada evaluasi lah, mungkin perlu fokusnya ke sana,” tutur Nicolaus.
Sumber: Kompas
Artikel Terkait
