Bikin Penasaran! Ini Alasan Banyak Parpol Mulai Usik Posisi PDIP di Era Prabowo
RAKYAT DAILY
20 Juni 2026 7:20 pm
.
5 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Posisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah parpol mempertanyakan apakah partai berlambang banteng itu memilih menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut menyusul rumor keberadaan kader PDI-Perjuangan, Andi Widjajanto, dalam demo di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) lalu.
PKB: Jangan abu-abu
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P bersikap tegas sebagai oposisi jika memilih berada di luar pemerintahan, bukan menunjukkan sikap yang dinilainya masih abu-abu.
“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Jazilul mengatakan, pemerintah dan partai-partai pendukung Presiden Prabowo saat ini tengah berupaya menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.
Baca Juga:
Karena itu, menurut dia, seluruh elemen politik perlu menunjukkan posisi yang jelas agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai target.
“Kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu,” jelas Jazilul.
Menurut Jazilul, hingga kini posisi politik PDI-P masih belum terlihat tegas. Dia juga mempertanyakan konsep “partai penyeimbang” yang selama ini disampaikan PDI-P.
Meski demikian, Jazilul menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri urusan internal PDI-P, termasuk penjelasan soal kehadiran Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi tidak mewakili sikap resmi partai tersebut.
Dia menilai sikap politik yang tegas akan lebih mudah dipahami publik.
Golkar: Enah apa yang diseimbangkan PDI-P
Partai Golkar pun ikut menanggapi soal sikap dan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo yang belakangan disorot oleh elite PKB.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji mengatakan bahwa secara posisi, PDI-P memang tidak bergabung dalam pemerintahan.
Namun, pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain.
Baca Juga:
“Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).
Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDI-P.
Menurut Sarmuji, tidak perlu ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari konsep penyeimbang tersebut.
PAN hormati sikap PDI-P
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai keputusan PDI-P berada di luar pemerintahan Prabowo perlu dihormati karena dapat memperkuat kehidupan demokrasi.
Menurut Viva, keberadaan PDI-P sebagai kekuatan penyeimbang justru membuat fungsi kontrol terhadap pemerintah di DPR RI tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“PAN berpandangan, bahwa sikap politik PDI-P mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang, sebagai mitra kritis pemerintah,” ujar Viva dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Dia juga menegaskan bahwa secara objektif PDI-P memang tidak berada dalam barisan partai pendukung pemerintah, karena tidak memiliki kader yang duduk di Kabinet Merah Putih.
Oleh karena itu, lanjut Viva, apabila PDI-P mengambil posisi kritis terhadap pemerintah, sikap tersebut merupakan sesuatu yang wajar.
Viva juga menilai sikap kritis yang ditunjukkan PDI-P masih bersifat konstruktif dan bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan Prabowo.
“Jika PDI-P bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai ‘partai oposisi’, hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan,” ungkap Viva.
Lebih jauh, PAN juga menilai tidak ada yang perlu dipersoalkan apabila ada kader PDI-P yang ikut menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Menurut Viva, kondisi tersebut menunjukkan mekanisme demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, baik melalui fungsi pengawasan DPR maupun kontrol publik.
“PAN menilai bahwa situasi politik parlementarian juga berjalan kondusif sesuai fungsinya. Tentu hal itu akan menciptakan pemerintahan yang efektif, DPR yang menjalankan fungsi pengawasan, serta kaum netizen, media, dan civil society yang melakukan fungsi kontrol organik dan mandiri,” imbuhnya.
Respons PDI-P
Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menegaskan posisi politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo sangat jelas sebagai kekuatan penyeimbang, dan tidak ada istilah “abu-abu”.
Ganjar mengatakan, PDI-P tetap menjalankan peran untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus mengkritisi kebijakan tak sesuai kepentingan publik.
“Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi,” ujar Ganjar kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
“Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu,” lanjut dia.
Menurut Ganjar, sikap politik tidak seharusnya diukur dari kedekatan dengan kekuasaan maupun keterlibatan dalam pemerintahan.
Dia bahkan menilai justru sikap politik menjadi tidak jelas apabila ditentukan oleh kepentingan memperoleh posisi atau jabatan.
“Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi/jabatan bukan oleh substansi kebijakan,” jelas Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menegaskan bahwa fungsi parlemen bukan semata-mata menjadi pendukung atau penentang pemerintah.
Menurut dia, tugas utama parlemen adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan aspirasi masyarakat tetap diperhatikan.
“Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat. Mari saling berkaca,” tegas Ganjar.
Ganjar juga membantah anggapan bahwa sikap politik PDI-P saat ini berbeda dibandingkan ketika partai berlambang banteng itu berada di luar pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut dia, sejak saat itu hingga pemerintahan Prabowo saat ini, posisi PDI-P tetap sama, yakni tidak bergabung dalam kabinet dan mengedepankan kepentingan rakyat.
“Yang terpenting dalam demokrasi bukan soal siapa berada di kubu mana, melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat ketika kekuasaan berubah,” pungkas dia.
Sumber: Kompas
Artikel Terkait
