Mahfud MD Buka-Bukaan Terkait MBG: Anggaran Triliunan, Hanya Rp34 Miliar Untuk Makanan
RAKYAT DAILY
25 April 2026 1:50 am
.
2 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti adanya masalah serius dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah saat ini.
Mahfud mengungkapkan adanya ketimpangan yang sangat tajam antara total anggaran yang dikeluarkan dengan realisasi dana yang benar-benar digunakan untuk konsumsi masyarakat.
Ketimpangan Operasional yang “Brutal”
Mahfud menyebutkan bahwa dari total anggaran yang mencapai angka triliunan rupiah, porsi yang benar-benar dialokasikan untuk bahan pangan sangatlah minim.
Ia menilai biaya operasional dan logistik pendukung jauh lebih besar daripada esensi program itu sendiri.
Baca Juga:
“Berapa uang yang dikeluarkan oleh MBG itu yang triliunan di atas tuh untuk macam-macam, tapi yang untuk makan tuh cuma 34 miliar… biaya mobil, biaya kaos, biaya opreng, biaya ini biaya ini,” ujar Mahfud dikutip pada 24 April 2026 dari kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Kebocoran 30 Persen dan Risiko Keracunan
Mahfud juga mengaitkan kondisi ini dengan temuan penelitian Profesor Sumitro Djojohadikusumo mengenai tingkat kebocoran anggaran negara. Ia menduga bahwa dana yang sampai ke tangan rakyat seringkali sudah terpotong sangat jauh dari nilai awalnya.
“Hasil penelitian Pak Sumitro tahun 80 dan itu hasilnya tidak pernah berubah, korupsi itu kan 30% dari APBN… rakyat dari 15.000 hanya yang sampai ke tangannya 6.000,” ungkapnya.
Dampak dari tata kelola yang dianggapnya “amburadul” ini mulai terlihat di lapangan. Mahfud mengungkapkan adanya laporan mengenai puluhan ribu orang yang mengalami gangguan kesehatan akibat program ini.
“Di daerah-daerah 33.000 orang keracunan tuh diapakan… laporannya gak ada orang dapat MBG di desa-desa dapat daging sapi, dapat lele, dapat tempe, tahu, telur dipotong dan sebagainya,” lanjutnya.
Salah Sasaran: Dari Sekolah Elit ke Wilayah 3T
Kritik lain yang disampaikan Mahfud adalah mengenai target distribusi makanan yang dianggap tidak tepat sasaran.
Ia menyayangkan makanan gratis tersebut justru sempat dibagikan di sekolah-sekolah elit perkotaan daripada difokuskan ke wilayah tertinggal.
“Selama ini kan kelolanya amburadul, orang di SMA Teladan Jogja, orang kaya-kaya, orangnya pejabat dikasih makanan gitu… cucu saya juga sekolah di sekolah internasional tuh dikasih itu, keracunan juga,” paparnya.
Harapan pada Perubahan Tata Kelola
Meski mengkritik keras, Mahfud menyambut baik kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai mendengarkan kritik publik dan berencana mengubah tata kelola program ini agar lebih efisien dan tepat sasaran bagi warga miskin di daerah 3T (Terluar, Terbelakang, Tertinggal).
Namun, ia menekankan perlunya pengawasan hukum yang ketat terhadap aliran dana yang sudah keluar.
“Kapan ini pernah diperiksa? Ini Kejaksaan Agung gak pernah meriksa, KPK gak meriksa, padahal dugaannya itu harus diperiksa kalau sudah seperti itu,” pungkas Mahfud.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
