RAKYATDAILY.COM – Penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Polda Metro Jaya di belasan lokasi terkait penyidikan tiga perkara dugaan korupsi besar belakangan menghebohkan publik.
Praktisi Intelijen, Sri Radjasa Chandra menilai, langkah hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang.
Ia mengaku mendukung proses penegakan hukum terhadap siapa pun yang diduga terlibat tindak pidana.
Namun, dirinya juga mengingatkan agar publik mencermati kemungkinan adanya kepentingan politik di balik proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam podcast Madilog yang tayang di saluran YouTube Forum Keadilan TV, Sri Radjasa menyebut, muncul sejumlah perkara yang dinilai berpotensi berdampak terhadap posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
“Iya. Polri melihat ada satu ancaman gitu ya terhadap Pak Jokowi yaitu Jampidsus dalam hal ini ya kan, karena dalam beberapa kasus ya kan selalu menyentuh persoalan hukum Jokowi di antaranya kasus Pertamina seperti Ahok bilang di hadapan persidangan bahwa kalau berani Pak Hakim panggil Pak Jokowi,” kata dia.
“Kedua, kasus Nadiem yang juga muncul adanya pemberian dana kepada Jokowi kan gitu. Nah, dari dua kasus ini menimbulkan keresahan Pak Jokowi terkait dengan eksistensi Jampidsus yang hari ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya kepada Presiden,” tambahnya.
Sri Radjasa juga mengaitkan situasi tersebut dengan isu pergantian Jaksa Agung yang belakangan berkembang.
Menurutnya, posisi Jampidsus dinilai menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam dinamika tersebut.
“Nah, semua ini karena apa? Karena ada kedekatan dengan Pak Hashim Djojohadikusumo (dengan) Jampidsus ya kan. Nah, dihadapkan oleh situasi seperti ini kan apalagi kemudian ada informasi akan pergantian Jaksa Agung, tentunya Jampidsus ini sebagai pesaing utama dari pihak-pihak lain yang ingin menginginkan jabatan itu,” bebernya.
“Kenapa saya bilang? Karena Jampidsus sudah dipanggil Presiden terkait dengan jabatan itu. Nah, tentunya ini perlu diambil langkah untuk impunitas diamputasi gitu ya. Itu tadi yaitu penegakan hukum. Mulai penegakan hukum ditersangkakanlah Jampidsus,” terang Sri Radjasa.
Meski demikian, Sri Radjasa menegaskan dirinya tetap mendukung langkah aparat kepolisian apabila memang ditemukan bukti adanya tindak pidana yang melibatkan Febrie Adriansyah.
“Nah, kita juga bukan tidak setuju dengan dengan Polri dalam penegakan. Oh, setuju bahkan kita kawal ya kan, yang menyangkut kejahatan yang melibatkan Febrie. Cuma persoalannya ya ada kepentingan politik di balik semua ini terkait dengan perebutan kekuasaan, terkait dengan adanya kepentingan apa namanya, Pak Jokowi yang dalam hal ini masih terus bernafsu untuk merebut 2029 kan gitu,” paparnya.
Sri Radjasa juga menyampaikan pandangannya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Ia menilai posisi tersebut kini telah berubah menurut analisisnya.
“Oh, betul (Febrie ditengarai orang Jokowi-red). Itulah makanya yang membuat resah Pak Jokowi. Artinya apa? Semacam kalau di sisi Pak Jokowi mungkin ini berkhianat nih orang kan,” kata dia.
Lebih jauh, Sri Radjasa kemudian menyinggung penanganan sejumlah perkara besar pada masa lalu yang menurutnya sarat dengan nuansa politik.
“Dulu memang betul bahkan dialah algojo yang paling beringas. Contoh dalam kasus Asabri dan Jiwasraya gitu kan. Itu sangat kental sekali nuansa kepentingan politiknya di mana Jokowi ingin mengambilalih Partai Golkar di Jiwasraya. Ada persoalan Bakrie yang dalam pembina Golkar. Nah, di Asabri ada persoalannya Airlangga yang menggunakan dana Asabri,” jelasnya.
“Nah, dilakukanlah penyelesaian hukum terhadap dua masalah ini. Tapi yang dikorbankan bukan dua orang ini. Dua orang ini hanya tersandera sehingga berhasil Pak Jokowi untuk mengambilalih Golkar. Nah, itu Pak Febrie pada saat itu,” timpalnya lagi.
Di akhir pernyataannya, Sri Radjasa kembali menekankan pentingnya mengawal proses penyidikan agar tetap berjalan secara profesional dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
“Jadi persoalannya sekarang dianggap mungkin Pak Febrie sebagai pengkhianat gitu loh akhirnya. Dan Jokowi tahu bahwa begitu beringas Febrie kalau dia menangani persoalan hukum apalagi berdasarkan pesanan kekuasaan ya, terlepas dari persoalan hukum yang yang dihadapkan oleh Febri,” ungkap dia.
Ia pun mendorong penegakan hukum jika memang Febrie Adriansyah terbukti melakukan pelanggaran pidana dalam kasus yang bergulir saat ini.
“Kalau bicara persoalan hukum ya kan ada ya kan tindakan Febrie yang melanggar hukum ini kita setuju sekali sikat ya kan. Cuma satu hal, jangan ini kemudian dipolitisasi yang berakhir dengan sesuatu yang tidak tidak sesuai harapan publik. Makanya perlu kita kawal langkah polisi ini,” tutupnya.
Sumber: Konteks