RAKYATDAILY.COM — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut mengalami kegelisahan mendalam menjelang pengunduran diri putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 lalu.
Pengunduran diri tersebut terjadi setelah Gibran menjabat selama 2 tahun 23 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Pandangan mengenai situasi batin Jokowi tersebut disampaikan oleh budayawan Mohamad Sobary dalam program Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Minggu (22/11/2026).
Menurut Sobary, Jokowi menunjukkan tanda-tanda kecemasan berat beberapa hari sebelum keputusan mundur diambil.
“Setidaknya 2-3 hari (jelang Gibran mundur) Jokowi prihatin, nggak tidur, berdoa. Makan nggak enak, ngerokok nggak enak, ngopi nggak enak. (Jokowi) cemas,” ujar Mohamad Sobary dalam tayangan tersebut.
Mohamad Sobary menilai bahwa dalam situasi tersebut, Gibran tidak sepenuhnya memahami dinamika politik yang terjadi, sementara sejumlah pihak di sekitarnya menyampaikan berbagai masukan tertentu.
Menurut analisis Sobary, kecemasan Jokowi semakin memuncak ketika mengetahui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menggulirkan wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
“Dalam kondisi tidak tidur, Jokowi mengetahui DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat. Itu artinya panah-panah ditujukan ke keluarga sana,” kata Sobary.
Ia menggambarkan suasana yang dialami Jokowi beserta keluarga di Solo saat itu sebagai situasi yang sangat dramatik.
Sobary memandang rangkaian peristiwa politik tersebut sebagai konsekuensi yang harus dihadapi.
“Tapi itu semua bagian dari karma alam semesta,” ucapnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu, 11 November 2026.
Langkah tersebut diambil menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.
Sehari berselang, pada Kamis, 12 November 2026, surat pengunduran diri yang sama diserahkan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan diterima langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan.
Sejak penyerahan surat tersebut, jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk memproses serta menetapkan penggantinya.