RAKYATDAILY.COM – Viral di media sosial Instagram, proyek ghaib Information Technology BGN Rp1,2 Triliun disebut telah selesai tapi justru menimbulkan tanda tanya di lapangan.
Seperti pada unggahan akun Instagram @nasehat_pendaki, disebut bahwa pengadaan proyek tersebut telah dinyatakan selesai.
Hanya saja, publik mempertanyakan realisasi yang ada di lapangan. “Data ini bukan bocoran, ini muncul di sistem resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah,” tulisnya dikutip fajar.co.id, Senin (20/4/2026).
Pertama, Managed Service IT & IoT. Pengadaan ini mencakup paket pekerjaan senilai Rp665,4 miliar, ditujukan untuk melayani 5.000 lokasi di seluruh Indonesia.
Pengadaan ini terdaftar di sistem SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP dengan kode RUP 60685370
Kedua, BGN mengalokasikan anggaran besar untuk digitalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional senilai Rp600 miliar.
Pengadaan ini dilakukan melalui metode penunjukan langsung kepada Peruri untuk kebutuhan operasional lapangan.
“Total Rp1,2 triliun. Status selesai tapi yang mengerjakan siapa? Di sistem nama perusahaan tidak ada,” sebutnya.
Ia mengungkapkan bahwa selain nama perusahaan yang tidak ada, NPWP hingga alamat lengkapnya juga tidak ada.
“Kalau Ini benar selesai, kenapa jejaknya hilang? Kalau ini belum selesai, kenapa statusnya ditutup?,” ia menuturkan.
“Lebih jauh lagi, sistem yang diduga hasil proyek ratusan miliar Itu masih error, data kosong, dan jauh dari kata siap pakai,” tambahnya.
Publik melihat hal tersebut bukan sekadar soal IT, melainkan mengenai uang rakyat, kepercayaan, dan akuntabilitas.
“Transparansi bukan cuma soal data ditampilkan. Tapi soal data itu masuk akal. Kalau angka trillunan hanya hidup di dashboard, sementara hasilnya tak terasa di lapangan-publik berhak bertanya, ini proyek pembangunan atau sekadar administrasi yang dipoles rapi?,” tandasnya.
👇👇
Hingga saat ini Kepala BGN, Dadan Hindayana, belum memberikan pernyataan terkait kabar yang telah mendadak viral tersebut.
Dadan sebelumnya hanya memberikan klarifikasi terkait pengadaan barang seperti laptop, alat makan, hingga perlengkapan lain yang belakangan juga ramai diperbincangkan.
Menurut Dadan, informasi yang menyebut nilai pengadaan mencapai Rp4 triliun tidak sesuai dengan fakta dan data resmi yang dimiliki pihaknya.
Dadan menjelaskan, pengadaan memang dilakukan untuk mendukung operasional.
Namun, jumlah maupun nilainya jauh lebih kecil dibanding angka yang ramai diperbincangkan.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan,” kata Dadan, kemarin.
Ia sekaligus membantah klaim mengenai pengadaan 32.000 unit laptop maupun anggaran alat makan yang disebut mencapai Rp4 triliun.
Terkait pengadaan perangkat kerja, Dadan menyebut jumlah laptop yang dibeli sepanjang 2025 hanya sekitar 5.000 unit.
Pengadaan tersebut, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan.
“Bukan 32.000 unit, tetapi sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” tukasnya.
Ia menegaskan bahwa langka yang beredar di publik tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Selain laptop, pengadaan alat makan juga dilakukan secara terbatas.
Fasilitas itu hanya diperuntukkan bagi 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan APBN.
Program tersebut, lanjutnya, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian terkait.
Dadan memaparkan, total pagu anggaran pengadaan alat makan mencapai Rp89,32 miliar.
Dari jumlah itu, realisasi anggaran tercatat sekitar Rp68,94 miliar.
Sementara untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Ia menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di masing-masing SPPG.
Selain itu, semua belanja telah disusun sesuai perencanaan yang ditetapkan sebelumnya.
Sumber: Fajar