RAKYATDAILY.COM — Sorotan tajam kembali mengarah pada independensi dan tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof Henri Subiakto, menilai terdapat kejanggalan besar dalam struktur kabinet saat ini yang membuat sang Presiden terkesan terbelenggu dan tak berkutik di bawah bayang-bayang pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Henri, di tengah gencarnya pemerintah meluncurkan berbagai program dan institusi baru, Presiden Prabowo justru tampak tak berdaya untuk merombak atau mengganti pejabat di posisi-posisi vital nasional yang diwarisi dari rezim sebelumnya.
“Ironisnya, di waktu yang sama, dia seolah gak bisa milih kapolri baru. Gak bisa milih panglima baru, jaksa agung baru dan gak bisa nunjuk menteri-menteri baru, yang menggantikan orang-orang lama Jokowi,” tegas Henri, dikutip Selasa (28/7/2026).
Pakar hukum siber ini menekankan bahwa pembenahan dan penyegaran pada jajaran pimpinan penegak hukum serta kementerian strategis jauh lebih krusial dan mendesak untuk merespons tuntutan publik, ketimbang sibuk membentuk lembaga-lembaga anyar yang menyedot anggaran.
Ia melihat adanya disorientasi prioritas ketika dorongan masyarakat untuk mereformasi sektor-sektor bermasalah justru diabaikan begitu saja.
“Padahal pembaharuan di sektor-sektor penting yang bermasalah tersebut begitu banyak disuarakan publik. Namun persoalan-persoalan ini tetap saja tidak ada pembaharuan atau perubahan yang baik,” lanjutnya.
Gagalnya perombakan di jajaran elite kekuasaan tersebut dinilai Henri sebagai pemicu lahirnya berbagai kebijakan instan berupa pembentukan lembaga baru, mulai dari sektor pendidikan seperti perguruan tinggi, hingga sektor ekonomi seperti koperasi.
Ia mempertanyakan apakah obsesi mendirikan entitas baru ini merupakan bentuk pelarian dari kebuntuan politik Presiden yang tidak mampu mengganti pejabat-pejabat bentukan Jokowi.
“Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal-hal baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran presiden kita satu ini,” sindirnya.
Lebih lanjut, Henri mengingatkan bahwa tabiat mengabaikan lembaga lama yang sudah ada demi membangun lembaga baru dari nol tidak hanya tidak efisien, tetapi juga berpotensi memicu persoalan hukum serius serta merusak tata kelola birokrasi jika menabrak regulasi yang berlaku.
“Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada,” pukas Henri memungkas analisanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana maupun pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tajam yang dilontarkan tersebut.