Relawan Jokowi Ngamuk Besar ke Djarot Saiful Hidayat: Mulut Politikus PDIP Itu Busuk!
RAKYAT DAILY
1 Juni 2026 4:07 pm
.
4 menit membaca
RAKYATDAILY.COM – Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli kepada publik saat melakukan safari atau berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia.
Pernyataan Djarot tersebut memicu reaksi keras dari kalangan pendukung Jokowi.
Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menilai pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak hanya provokatif, tetapi juga menunjukkan inkonsistensi sikap elite PDIP terhadap sosok yang pernah mereka usung dan dukung hingga dua kali memenangkan pemilihan presiden.
Menurut Suhandono, sangat tidak masuk akal jika kini PDIP mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, sementara selama bertahun-tahun partai berlambang banteng tersebut menjadikan Jokowi sebagai ikon politik nasional dan kendaraan utama untuk meraih kemenangan elektoral.
“Mulut Djarot dan sebagian elite PDIP sudah terlalu busuk kalau sekarang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Dulu siapa yang mengusung beliau dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta sampai menjadi Presiden dua periode? Bukankah PDIP sendiri?” kata Suhandono dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
View this post on Instagram
Baca Juga:
Suhandono menegaskan bahwa keabsahan dokumen pendidikan Jokowi secara substansi telah melalui berbagai proses administrasi negara sejak yang bersangkutan maju dalam berbagai kontestasi politik, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.
“Kalau memang ada masalah dengan ijazah, bagaimana mungkin beliau bisa maju berkali-kali dalam pemilihan umum dan pilkada? Semua tahapan administrasi sudah dilewati. Negara punya mekanisme verifikasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Djarot mempersilakan Jokowi melakukan perjalanan ke berbagai daerah, namun menyarankan agar mantan presiden itu sekaligus menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat untuk mengakhiri polemik yang berkembang.
Djarot menyebut masyarakat perlu diyakinkan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli.
Bagi LCJ, pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa isu ijazah masih terus dipelihara untuk kepentingan politik tertentu.
Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai polemik ini tidak bisa dilepaskan dari memburuknya hubungan antara Jokowi dan PDIP pasca Pemilu 2024.
Retaknya hubungan kedua pihak terlihat semakin jelas setelah perbedaan sikap politik yang terjadi menjelang dan sesudah pemilihan presiden.
Jokowi yang selama dua periode menjadi kader politik paling populer yang dimiliki PDIP kini justru sering menjadi sasaran kritik dari sejumlah elite partai tersebut.
Bahkan berbagai pernyataan yang muncul belakangan dinilai menunjukkan bahwa konflik politik antara kedua kubu belum benar-benar berakhir.
Dalam konteks itulah, pernyataan Djarot mengenai ijazah Jokowi dianggap bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan, melainkan bagian dari pertarungan narasi politik yang masih berlangsung.
Suhandono menilai masyarakat dapat melihat sendiri kontradiksi yang terjadi.
“Kalau dulu Pak Jokowi dianggap pemimpin terbaik, kader terbaik, calon terbaik, lalu sekarang muncul narasi mempertanyakan ijazah, publik tentu bertanya-tanya. Mengapa hal itu baru dipersoalkan setelah hubungan politik mereka memburuk?” katanya.
Rencana Jokowi untuk kembali berkeliling Indonesia setelah kondisi kesehatannya membaik memang menjadi perhatian banyak pihak.
Beberapa elite politik menganggap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga komunikasi dengan masyarakat dan relawan yang selama ini mendukungnya.
Menurut LCJ, antusiasme masyarakat terhadap kehadiran Jokowi di berbagai daerah selama ini menunjukkan bahwa mantan presiden tersebut masih memiliki basis dukungan yang besar.
“Pak Jokowi datang karena memenuhi undangan masyarakat. Beliau bukan lagi presiden, tetapi rakyat masih ingin bertemu. Itu menunjukkan adanya kedekatan emosional yang tidak bisa dihapus hanya dengan propaganda politik,” ujar Suhandono.
Polemik mengenai ijazah Jokowi sebenarnya telah berulang kali muncul dalam ruang publik. Namun hingga kini, berbagai tuduhan yang beredar belum mampu menghapus fakta bahwa Jokowi telah menjalani berbagai tahapan verifikasi administratif selama puluhan tahun karier politiknya.
Karena itu, LCJ menilai isu tersebut lebih banyak digunakan sebagai komoditas politik daripada upaya mencari kebenaran.
Suhandono mengatakan, jika ada pihak yang benar-benar ingin mencari kepastian hukum, mekanisme yang tersedia di negara sudah cukup jelas.
Namun jika isu tersebut terus diproduksi dalam ruang politik dan media, maka publik akan melihatnya sebagai bagian dari agenda politik tertentu.
“Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka bisa membedakan mana kritik yang objektif dan mana serangan politik yang bermotif,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan isu pribadi untuk menyerang lawan politik justru dapat memperburuk kualitas demokrasi Indonesia.
“Perdebatan politik seharusnya bicara gagasan, program, dan masa depan bangsa. Bukan terus-menerus mengulang isu yang sudah berkali-kali dibahas,” ujarnya.
Sumber: RadarAktual
Artikel Terkait
